
JEPARA – Kenaikan harga bahan pokok menjadi hal rutin yang terjadi pada Ramadan dan jelang hari raya keagamaan. Ini menjadi keprihatinan bagi para anggota dewan di DPRD Kabupaten Jepara.
Persoalan tersebut dibahas dalam dialog bertajuk Dinamika Permintaan dan Penawaran Bahan Pokok Saat Ramadan dan Jelang Idulfitri di Jepara di Radio Karini pada Rabu (12/3/2025). Pembahasan tersebut dipandu oleh moderator Heru Purwanto selaku Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Jepara.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Bustanul Arif mengatakan setiap jelang ramadan kenaikannya sangat tinggi. “Sebenarnya kami sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan sangat prihatin. Dan langkah kami sudah melakukan operasi pasar, bazar pasar murah melalui dinas terkait,” ungkapnya.
Ia mengharapkan di momentum Ramadan juga bijak dalam mengelola keuangan. Sebab menurutnya hukum pasar berlaku. “Harusnya lebih hemat tapi kenapa identik boros jadi harus memahami sehat jasmani dan rohani, perekonomian juga sehat,” katanya.
Nur Hidayat selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara memandang lonjakan harga bahan pokok cenderung fluktuatif di setiap komoditas.
“Terkait kenaikan di tiap jelang ramadan dan Idulfitri dari tahun ke tahun terjadi tapi tidak semua naik tapi ada yang turun, ada yang stabil. Tapi kadang informasi yang membuat gugup,” terang Hidayat.
Dirinya juga melalukan cek harga di pasar langsung untuk mengetahui kenaikan harga pada beberapa jenis bahan pangan. “Saya coba cek harga memang ada kenaikan kurang lebih 100 rupiah, ini yang cukup tinggi cabai tapi tidak semua jenis,” kata Hidayat.
Ia juga menyoal adanya data yang bisa dipantau melalui sistem yang disediakan pemerintah. “Dengan data yang dimiliki pemerintah, setiap hari harga dipantau. Kita tidak membiarkan persaingan harga pasar, tetap kita kendalikan,” paparnya.
Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jepara Padmono Wisnugroho juga menerangkan bahwa fungsi pengawasan yang menjadi tugas dewan. “Kami lakukan dengan monev (monitoring evaluasi -red) kita turun ke lapangan, pasar, dan swalayan yang menyediakan bahan pokok, kita cek yang kenaikannya di luar nalar,” papar Wisnu.
Ia mencontohkan kelangkaan gas dan minyak goreng. Langkah DPRD Jepara adalah menghimpun info dan melakukan rapat kerja (raker) dengan dinas terkait. “Kita akan teliti bagaimana alurnya mungkin terlalu panjang distribusinya, ini yang bisa mengakibatkan kelangkaan. Jika raker ditemukan kejanggalan kita bisa panggil pelaku usaha,” terangnya.
Untuk mencegah penimbunan langkah yang ditempuh anggota dewan adalah melakukan langkah persuasif. “Sementara ini kita laksanakan langkah persuasif jadi belum sampai ke tahap penindakan,” kata Wisnu. (DiskominfoJepara/Karisma)